Komentar |
| Ilustrasi bongkar muat | Istimewa |
Jakarta, eMaritim.com � Guna menekan dwelling time, pemerintah akan mengkaji langkah yakni meningkatkan pelayanan pelabuhan. Pemangkasan waktu tunggu bongkar muat ini masih menjadi bahan kajian di Kementerian Perhubungan dan Kementerian Koordinator Bidang Maritim.
Menhub Budi Karya Sumadi menyatakan, perihal dwelling time ini masih menjadi bahan kajian serius di Kemenhub. Direncanakan, seluruh pelabuhan bongkar muat diwajibkan beroperasi selama seminggu penuh tanpa hari libur.
"Kami nanti wajibkan Minggu tetap masuk. Jadi tujuh hari kerja. Kalau cuma lima hari kerja kan jadi ada masalah (penumpukan barang)," kata Budi, Jumat (15/9), seperti dikutip kontan.co.id.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan, pemerintah masih akan melihat struktur biaya logistik. Tak hanya itu, pemerintah juga tengah mengkaji apa saja proses efisiensi yang bisa diupayakan untuk meningkatkan efisiensi logistik.
"Saya baru sadar jika desain atau aturan pelabuhan tidak bisa dibikin seragam. Semua memiliki ciri khas masing-masing. Jadi, aturan akan dibuat sesuai kebutuhan daerah masing-masing," ujar dia.
Perbaikan layanan pelabuhan memang masuk ke dalam agenda pemerintah. Saat ini angka rata-rata dwelling time adalah 3,5 hari. Angka ini merupakan hasil perhitungan pemerintah sepanjang semester I 2017. Angka dwelling time tersebut memburuk dibandingkan pencapaian yang dicetak pada semester II 2016, yaitu 2,6 hari.
Padahal, di sisi lain Presiden Joko Widodo menginginkan angka dwelling time bisa terpangkas hingga di bawah dua hari. Penurunan dwelling time dinilai perlu untuk meningkatkan daya saing bisnis di Indonesia.
Direktur Operasi PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II Prasetyadi mengatakan siap untuk melaksanakan instruksi dari pemerintah terkait efisiensi pelayanan pelabuhan ini.
"Infrastrukturnya sudah ada dan kami siap melaksanakannya. Saat ini kami beroperasi 24 jam sehari dan tujuh hari sepekan (24/7)," ujar dia.
Menurut dia, pelayanan pelabuhan sepanjang waktu sejatinya harus diterapkan di semua wilayah operasional pelabuhan. Namun, Prasetyadi mengakui bahwa untuk sejumlah daerah masih belum siap melaksanakannya karena terbentur dengan operasional gudang dan perbankan yang libur pada Sabtu dan Minggu.
Jika ingin memperpanjang waktu pelayanan, pemerintah perlu mencarikan solusi lebih bagi pengelola pelabuhan-pelabuhan di daerah. Masalah yang paling perlu dicarikan jalan keluarnya adalah sumber daya manusia (SDM) yang masih terbatas.
Prasetyadi menambahkan, ketersediaan infrastruktur saat ini sudah hampir merata di setiap pelabuhan yang dikelola Pelindo. Namun memang belum semua pengelola Pelindo menilai keterdesakan perintah ini. (*)