Komentar |
| Kariangau Terminal | Istimewa |
Kepala Bidang Ekonomi Setkot Balikpapan, Arzaedi Rachman mengatakan, pihaknya sudah menandatangani MoU dengan Pelindo VI terkait rencana pembangunan depo kontainer itu. Terkait lokasi depo kontainer, ia menuturkan ada di Kawasan Industri Kariangau, di atas lahan milik Pemkot Balikpapan.
�Pembangunan ini bisa langsung jalan tahun 2018 karena memanfaatkan fasilitas Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KLIK) yang diterapkan pemerintah pusat,� kata Arzaedi saat ditemui di kantornya, seperti dikutip Prokal, Kamis (7/12/20017).
Dalam sistem KLIK, investor memang bisa langsung melakukan tahap konstruksi fisik, sembari perizinan lain diproses. Ia membandingkan, jika sebelumnya harus seluruh izin selesai baru bisa masuk konstruksi. Meski begitu, Arzedi menyebut, proses konstruksi tahun 2018 masih berupa prediksi. Namun secara keseluruhan, pembangunan depo kontainer ini diperkirakan berlangsung satu tahun.
�Semua kami serahkan kepada Pelindo IV selaku penggarap,� tuturnya.
Arzaedi melanjutkan, tempat penampungan tersebut akan dibangun di atas lahan 8 hektare. Di kawasan tersebut, Pemkot Balikpapan diketahui memunyai lahan seluas 133,8 hektare. Adapun sisa lahan lain, Arzedi menyebutkan akan ditawarkan kepada investor lain untuk membangun pusat industri baru. Tentunya, dengan menawarkan kemudahan dalam sistem KLIK. Adapun untuk memudahkan pengembangan kawasan sekaligus pemantauan, Perusahaan Daerah (Perusda) Balikpapan ditunjuk sebagai holding.
Terkait rencana pembangunan depo kontainer ini, sampai Rabu (6/12/2017), Pelindo IV belum bisa dikonfirmasi. Namun, Direktur Utama PT Kaltim Kariangau Terminal, M Basir mengatakan, selama ini memang banyak truk yang masuk ke TPK Kariangau dan meletakkan kontainer di sekitar lokasi bongkar muat. Ia menilai, jika mengacu standar operasional kepelabuhanan hal tersebut tidak bagus. Basir menambahkan, berdasarkan aturan yang berlaku, kontainer boleh masuk paling cepat lima hari sebelum jadwal kedatangan kapal.
Ia menegaskan, lahan penumpukan yang ada saat ini murni untuk bongkar muat. Belum ada investasi khusus untuk depo kontainer di kawasan tersebut. Karena itu pula, tarifnya relatif lebih murah, yakni hanya Rp 16 ribu per peti kemas per hari untuk ukuran 20 kaki. Jika melewati lima hari, maka berlaku tarif progresif. Ia membandingkan dengan ongkos menumpuk di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta yang mencapai Rp 27 ribu untuk ukuran dan durasi yang sama, maka tak heran jika banyak pemilik kontainer yang lebih suka membayar untuk menumpuk di lahan bongkar muat tersebut.
�Pelabuhan di sejumlah kota lain seperti Makassar atau Jakarta, perusahaan depo kontainer lebih banyak. Kontainer yang masuk ke pelabuhan pun punya tempat yang jelas karena memang disediakan. Di Balikpapan hanya ada satu perusahaan depo dan kapasitasnya tidak cukup besar,� terang Basir.
Ia menambahkan, depo yang sudah beroperasi itu hanya memiliki luas 0,5 hektare. Sementara PT KKT di TPK Kariangau punya lahan 6 hektare.
�Ya, kalau seperti itu mau tidak mau tempat kami merangkap jadi penitipan kontainer. Traffic kapal yang masuk untuk melakukan bongkar muatan sudah semakin padat,� ulasnya.
Apalagi, kata dia, kini TPK Kariangau sudah ditetapkan menjadi hub untuk jalur pelayaran di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Otomatis, traffic bongkar muat bisa semakin tinggi. Akan semakin padat jika pelayaran transshipment rute Jakarta-Surabaya-Balikpapan-Bitung dibuka. �Belum lagi kalau direct call jalan,� sambungnya.
Basir menggambarkan, dari program transshipment saja, volume angkut kapal bisa meningkat sampai 1.500 hingga 2.000 TEUs. Saat ini, rata-rata masih 400-500 TEUs.
Ia meyakini dengan kehadiran perusahaan depo penitipan kontainer merupakan langkah tepat bagi Balikpapan. Sehingga, dari sisi investasi pun masih sangat potensial. �Kalau ingin Kariangau jadi pelabuhan bongkar-muat internasional, infrastruktur pendukung harus disupport,� pungkasnya.(*)