Komentar |
| Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi | Foto: eMaritim.com |
Jakarta, eMaritim.com � Keputusan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi untuk melakukan kerjasama dengan pihak swasta atau swastanisasi khususnya di ruang lingkup pelabuhan dinilai berdampak positif terhadap pemanfaatan Anggaran Pendapata dan Belanja Negara (APBN).
Tercatat, dua pelabuhan yang diswastanisasi yaitu Pelabuhan Sintete dan Pelabuhan Probolinggo. Untuk selanjutnya, dua pelabuhan juga akan dikerjasamakan dengan pihak swasta, yaitu Pelabuhan Waingapuu dan Pelabuhan Bima.
"Kita harapkan paling tidak APBN yang bisa diefisienkan kurang lebih Rp 500 miliar rupiah sampai dengan satu triliun rupiah dari 30-an pelabuhan dan bandara," kata Budi, Jumat (13/10).
Ia menargetkan hingga akhir 2017 sedikitnya 15 pelabuhan dan bandara yang pengelolaannya sudah dikerjasamakan dengan pihak swasta. Ia yakin pelabuhan dan bandara yang pengelolaannya diberikan kepada swasta dapat mendatangkan keuntungan bagi pihak pengelola.
"Pelabuhan dan bandara yang sudah ada tersebut akan dikelola secara profesional dan jelas selain meningkatkan pelayanan juga mendatangkan keuntungan berupa peningkatan pendapatan negara," jelas Budi seperti dikutip republika online.
Selain itu, penggunaan anggaran negara untuk biaya operasional maupun biaya pegawai akan berkurang. Budi menuturkan biaya modal untuk investasi menjadi porsi BUMN, BUMD atau BUMS yang nantinya bisa digunakan untuk pengembangan bandara dan pelabuhan di daerah terpencil.
Adapun 20 pelabuhan yang sudah dan akan dikerjasamakan dengan swasta di antaranya Pelabuhan Probolinggo, Pelabuhan Sintete, Pelabuhan Bima, Pelabuhan Waingapu, Pelabuhan Tanjung Wangi, Pelabuhan Badas, Pelabuhan Kalabahi, Pelabuhan Tenau Kupang, Pelabuhan Ende, Pelabuhan Lembar, Pelabuhan Manokwari, Pelabuhan Bitung. Juga Pelabuhan Ternate, Pelabuhan Pantoloan, Pelabuhan Parepare, Pelabuhan Kendari, Pelabuhan Biak, Pelabuhan Fakfak, Pelabuhan Sorong, dan Pelabuhan Merauke.(*)