Posts

Showing posts from October, 2017

General Manager Pelindo 3 Banjarmasin dan Pemikirannya.

Image
Banjarmasin 19 Oktober 2017, eMaritim.com

Capt. Recky dan eMaritim

Disela sela acara pelantikan ketua dan pengurus DPW APBMI Kalsel, eMaritim.com secara khusus mewawancarai General Manager Pelindo 3 Banjarmasin Capt. Recky Julius Uruilal mengenai kegiatan diwilayah yang dipimpinnya tersebut.

Saat eMaritim bertanya; Apa yang bisa dikembangkan di daerah ini dalam kaitannya dengan kegiatan kepelabuhanan dan bongkar muatnya, Capt. Recky menjelaskan;
"Kalimantan Selatan adalah daerah yang kaya akan mineral, sayangnya kegiatan bongkar muat tidak bisa dilakukan di pelabuhan yang memang terbatas ruang dan kedalaman alur sungainya. Oleh karena itu kegiatan ekspor batubara dilakukan dengan metode Ship to Ship di laut lepas. Dengan cara ini posisi kapal ekspor selama ini sulit dikontrol karena tidak adanya pengaturan zonasi berlabuh jangkar".

Dia menjelaskan bahwa hal itu kurang baik untuk keselamatan pelayaran karena kapal dan tongkang yang jumlahnya ratusan unit bertebaran dimana-mana,  d…

2018, Ditjen Hubla Dapat Anggaran 11,6 Triliun

Image
Jakarta, eMaritim.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mendapat anggaran tahun 2018 sebesar 11,6 triliun. Hal ini dikatakan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) anggaran rencana kerja Kementerian Perhubungan tahun 2018 di depan Komisi 5 DPR RI.
Kemenhub mengajukan anggaran 2018 sebesar 48 triliun dan di paparkan detail di depan anggota DPR RI Komisi 5. Pagu anggaran ini lebih besar dibandingkan anggaran tahun lalu senilai Rp 46,1 triliun. Menurut Budi pengajuan anggaran tersebut juga telah di padukan dengan pandangan DPR RI.
Anggaran 2018, terang Budi Karya, paling banyak pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Perekeratapian sebesar Rp 17,59 triliun. 
"Ditjen yang paling banyak alokasinya adalah Kereta Api karena banyak sekali inisiatifnya dan kami memang di kereta api itu membutuhkan anggaran yang relatif lebih, seperti buat LRT (light rail transit), MRT (mass rapid transit), dan sarana-sarana lain,&qu…

Bakamla-ITS Kerjasama Tingkatkan Teknologi Kemaritiman

Image
Surabaya, eMaritim.com � Meningkatkan teknologi dan sumber daya kemaritiman, serta menunjang potensi laut yang hanya dikelola 10 persen, Badan Keamanan Laut (Bakamla) bekerjasama dengan Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya di bidang Keamanan dan Keselamatan Maritim, Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, yang ditandai dengan penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) oleh Deputi Informasi Hukum dan Kerjasama Bakamla, Abdul Ghofur, dan Rektor ITS, Joni Hermana, di Kampus ITS, Kamis (19/10).
Dalam sambutannya, Deputi Informasi Hukum dan Kerjasama Abdul Ghofur menyampaikan pesan Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Ari Soedewo. Ia menyampaikan, Indonesia mempunyai sumber daya kemaritiman sangat besar. Ia menambahkan, setidaknya Indonesia kehilangan sumber daya lautnya sekitar Rp 300 triliun.
"Sumber daya laut Indonesia seharusnya menyumbangkan devisa yang sangat besar untuk negera ini. Padahal, Indonesia menjadi tempat bertelornya ikan di duni…

Industri Galangan Kapal, Pondasi Penting Wujudkan Poros Maritim dan Tol Laut

Image
Jakarta, eMaritim.com � Industri galangan kapal merupakan pondasi penting dalam menunjang program poros maritim maupun program tol laut yang digaungkan Joko Widodo-Jusuf Kalla semenjak kampanye Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2014 lalu. Hal tersebut menjadi salah satu fokus implementasi kedua program tersebut saat acara Peluncuran Kapal Perintis Tipe 1.200 GT, KM Sabuk Nusantara 93 yang dibangun galangan kapal PT Steadfast Marine di Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu (18/10).
Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan, Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Putu Juli Ardika menyampaikan, pihaknya menyadari bahwa industri galangan kapal merupakan pondasi penting dalam menunjang program kemaritiman gagasan Jokowi-JK tersebut.
"Cita-cita menjadikan Indonesia sebagai poros maritim tidaklah lengkap tanpa adanya industri galangan kapal yang kuat," kata Putu melalui keterangan pers diterima di Jakarta, Rabu (18/10) seperti dikutip antaranews.com.
Dengan seman…

ALFI DKI Nilai Tarif Jasa Pelabuhan Tanjung Priok Perlu Dibenahi

Image
Jakarta, eMaritim.com � Struktur tarif jasa Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, dinilai Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta perlu dibenahi dan dievaluasi mengingat hal tersebut menjadi kewenangan Otoritas Pelabuhan (OP) setempat yang mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 72 Tahun 2017 tentang jenis, struktur, golongan, dan mekanisme penetapan tarif jasa kepelabuhan yang ditandatangani Menhub Budi Karya Sumadi, 11 Agustus 2017.
Sekretaris Umum (Sekum) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) ALFI DKI Jakarta, Adil Karim mengatakan, tarif di pelabuhan Priok yang mesti segera dievaluasi antara lain tarif pandu dan tunda kapal (pilotage), tarif progresif dan penalti penumpukan peti kemas di lini satu pelabuhan atau terminal peti kemas eskpor impor di Priok.
�Perlu ada penyegaran dan ditinjau ulang karena struktur dan mekanisme tarif yang ada sekarang tidak menciptakan efisiensi biaya layanan logistik melalui pelabuhan Priok,� ujar Adil Karim seperti d…

Tahap Penjajakan Kenaikan Tarif Masuk Pelabuhan Tanjung Harapan

Image
Kepulauan Meranti, eMaritim.com � Tarif masuk Pelabuhan Tanjung Harapan, Kepulauan Meranti, Riau, diprediksi akan melonjak tinggi hingga Rp 2.500 per penumpang. Hal tersebut dilakukan Pelindo I Cabang Selatpanjang dan masih dalam tahap penjajakan ke pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti terkait besaran tarif.
Kepala Pelindo I, Helmy Firdaus memaparkan, besaran tarif saat ini dinilai Helmy masih tergolong kecil jika dibandingkan daerah lain, seperti Tanjungbalai Karimun dan Tanjung Pinang.
"Kalau di daerah itu, tarif pass masuk sebesar Rp 10 ribu," ujar Helmy, Rabu (18/10/2017).
Helmy menambahkan, besaran tarif pass yang diberlakukan di pelabuhan penumpang Tanjung Harapan separuh dari tarif yang diberlakukan di kedua daerah tersebut.
"Minimal sebesar Rp 5 ribu hinggga Rp 6 ribu lah," ujar Helmy.
Ia berjanji akan meningkatkan pelayanan terhadap pengunjung pelabuhan seiring dengan kenaikan tariff pass masuk yang akan dilakukan oleh Pelindo. Saat ini kata He…

Pelantikan Ketua DPW Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia Kalsel

Image
Banjarmasin,  19 Oktober 2017, eMaritim.com

Pengukuhan dan Pelantikan Ketua Dewan Pengurus Wilayah Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI)  wilayah Kalimantan Selatan dilaksanakan di Gedung Mahligai Pancasila dalam kompleks Rumah Gubernur Kalimantan Selatan.

Hj. Uzlah yang terpilih untuk menjadi ketua APBMI Kalsel periode 2017-2022 adalah pengusaha Kalimantan Selatan yang menapaki karirnya semenjak puluhan tahun lalu di lingkup transportasi dan kegiatan pelabuhan.

Dihadiri Gubernur Kalimantan Selatan H. Sahbirin Noor S. Sos,  MH, Kapolda Kalsel, Ka Dishub Banjarmasin, Ketua DPP APBMI HM Fuadi, Sekjend APBMI Sahat Simatupang dan Wakil Ketua DPP APBMI Capt Korompis.

Acara tersebut juga dihadiri GM Pelindo 3 Banjarmasin Capt. Recky Julius, unsur KPLP, dan fungsi terkait dari Banjarmasin dan kota lainnya.

Mengambil tema "Bersatu dan Berkarya Guna Mendukung Sistem Logistik Yang Efektif dan Efisien di Banua". Dalam sambutannya HM Fuadi mengatakan; "DPP APBMI berharap me…

Program Tol Laut Semakin Tidak Jelas Arahnya

Image
Jakarta 18 Oktober 2017, eMaritim.com
Tahun ke 3 pelaksanaan Program Tol Laut pemerintahan Jokowi-JK  masih belum bisa diklaim berhasil secara aklamasi oleh masyarakat Indonesia. Unsur pemerintahan sudah barang tentu mengatakan ini adalah sukses besar walaupun kadang kadang mereka sendiri mengeluhkan hasilnya, sementara unsur pelayaran dan pelaku usaha maritim lainnya masih belum melihat kebijakan pemerintah yang benar benar faham masalah pengembangan potensi maritim Nusantara.

Pada 10 Oktober 2016, Budi Karya Samadi ( Menteri Perhubungan) dalam sebuah diskusi publik yang dimuat media massa mengatakan;
"Setelah kita lihat secara detail, banyak yang harus kita lakukan. Okupansi yang membawa barang barang itu masih minim. Belum ada padagang yang membawa barang dari timur ke barat".
Unsur utama dari pengoperasian Kapal kapal Tol Laut pun bukannya tidak pernah mengutarakan kekhawatiran mereka akan kelangsungan program ini, 25 Agustus 2017 lalu di Pasuruan Vice Presiden Pemasaran Kap…

Menko Maritim Tegaskan Swasta dan Pemerintah Hanya Kerja Sama di Bidang Pelabuhan

Image
Jakarta, eMaritim.com � Adanya kesempatan para pelaku usaha sektor swasta yang diberikan pemerintah dalam menggarap bisnis dipelabuhan tanah air, dijelaskan Menteri Koordinator (Menko) bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan bukan untuk menjual Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melainkan hanya bentuk kerja sama semata.

Seiring mencuatnya anggapan bahwa perusahaan pelat merah di Indonesia akan dijual ke pihak swasta, Luhut menekankan ingin meluruskan hal tersebut. Ia mengutarakan, sedianya mengajak swasta adalah untuk mengurangi beban pemerintah dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Keterlibatan swasta diperlukan agar dana pemerintah bisa dialihkan untuk mengembangkan sektor lain.

Lebih lanjut Ia juga mengungkapkan maksud dari kerja sama dengan swasta ini adalam demi mendorong terjadinya efisiensi biaya pengelolaan pelabuhan yang sejauh ini masih ditanggung oleh pemerintah. "Saya mau meluruskan soal pelabuhan, pelabuhan itu gak ada penjualan. Kita kerja sama sama swas…

Pelindo IV Maksimalkan Kinerja Bongkar Muat Pelabuhan Makassar

Image
Makassar, eMaritim.com � PT Pelabuhan Indonesia IV (Pelindo IV) berencana memaksimalkan dermaga 150 meter sebagai terminal curah kering di Pelabuhan Makassar.

Pelindo IV menggunakan dua unit alat Harbour Mobile Crane (HMC) berkapasitas 10.000 ton per hari.
General Manager Pelindo IV Cabang Makassar, Aris Tunru, Selasa (17/10/2017) mengatakan, pemanfaatan dan memaksimalkan Dermaga 150 Meter sebagai Terminal Curah Kering menggunakan dua unit HMC yang kapasitas bongkar muatnya dua kali lipat dari alat bongkar muat manual yang biasa digunakan.
Peningkatan kinerja di Dermaga 150 Meter Pelabuhan Makassar sesuai surat edaran yang dikeluarkan Kepala Otoritas Pelabuhan Utama Makassar tentang Optimalisasi Pemanfaatan Fasilitas Terminal Curah Kering Pelabuhan Makassar yang berlaku sejak 1 Oktober 2017 kemarin.
Menurut Aris, pemanfaatan Dermaga 150 Meter sebagai Terminal Curah Kering menggunakan HMC, sebenarnya juga untuk menekan beban biaya bongkar muat pengusaha.
"Hal ini juga untuk memenuhi ta…

Kemenhub Gelar Rakornas Tol Laut

Image
Jakarta, eMaritim.com - Dalam rangka 3 (tiga) tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo - Jusuf Kalla, Kementerian Perhubungan cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tol Laut Tahun 2017 pada tanggal 17 s.d. 19 Oktober 2017 di Hotel Crowne Plaza Jakarta.

�Tol Laut merupakan program nasional yang dicanangkan oleh Pemerintahan Presiden Jokowi yang dilatarbelakangi masih adanya kesenjangan (disparitas) harga yang cukup tinggi antara wilayah Indonesia Bagian Barat dengan wilayah Indonesia Bagian Timur,� ujar Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Wahju Satrio Utomo saat membuka Rakornas Tol Laut di Jakarta. 

Menurut Wahju Satrio Utomo atau yang akrab dipanggil Tommy, secara umum pelaksanaan program Tol Laut telah berjalan dengan baik dan terus mengalami peningkatan baik dari sisi regulasi sebagai payung hukum maupun realisasi muatannya.

�Dari sisi regulasi, saat ini telah dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2017 tentang Pen…

Polemik Reklamasi Teluk Jakarta Paska Pelantikan Anies-Sandi

Image
Jakarta, eMaritim.com � Paska dilantiknya Anies Baswedan-Sandiaga Uno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022, isu reklamasi kembali mencuat ke permukaan. Pasalnya, kelanjutan proyek reklamasi Teluk Jakarta yang sempat tertunda ini, kini menjadi kewenangan Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Kemaritiman.
Beberapa waktu lalu, Menko Maritim, Luhut Binsar Pandjaitan mencabut moratorium izin reklamasi Pulau C, D, dan G di Teluk Jakarta.Hal tersebut berdampak pada pengembang melanjutkan aktivitas reklamasi Teluk Jakarta ini. Bahkan, Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP), Susi Pudjiastuti juga menegaskan, kelanjutan proyek reklamasi berada di tangan Luhut selaku Menko Maritim.
"Itu sudah di tangan Menko dan Pak Anies," kata Susi, saat ditemui di Kampus Universitas Indonesia, Depok, Selasa (17/10/2017), seperti dilansir kompas.com.
Pencabutan moratoriun ditandai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor S-78-001/02…

Pemprov Sumbar Percepat Proyek Pelabuhan Teluk Tapang

Image
Padang, eMaritim.com � Mempermudah akses hasil bumi seperti CPO, biji besi, dan batu bara, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) berencana mempercepat pengoperasian proyek Pelabuhan Teluk Tapang di Kabupaten Pasaman Barat.
Wakil Gubernur (Wagub) Sumbar, Nasrul Abit menyebutkan, Pelabuhan Teluk Tapang merupakan pelabuhan prioritas untuk dikembangkan untuk menekan biaya transportasi angkutan barang di wilayah Sumbar bagian utara.
�Untuk pengoperasian Teluk Tapang ini masih terkendala pembebasan lahan dan jembatan,� katanya, Senin (16/10/2017) seperti dikutip bisnis.com.
Ia mengatakan, akses jalan raya menuju lokasi pelabuhan sudah ditingkatkan menjadi jalan nasional. Namun, infrastruktur menuju pelabuhan itu masih kekurangan enam buah jembatan penghubung. Nasrul juga mendesak pemerintah setempat mempercepat proses pembebasan lahan yang masih tersisa di lokasi pengembangan Pelabuhan Teluk Tapang.
Ia mengungkapkan jika pelabuhan di bagian utara wilayah Sumbar itu dioperasikan,…

Kapal Ternak Diyakini Tingkatkan Ekonomi Indonesia Timur

Image
Jakarta, eMaritim.com - Pemerintah sedang memfokuskan peningkatan perekonomian wilayah Indonesia bagian Timur, terobosan kali ini dengan mengadakan kapal ternak yang banyak disuarakan para pelaku usaha peternakan kepada instansi Kementerian Perhubungan. Tujuannya untuk meningkatkan harga jual hewan ternak ke luar wilayah Indonesia Timur agar lebih baik.

"Kapal ternak menjadi inisiatif pemerintah untuk membangun keekonomian Indonesia bagian Timur, dimana Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur memiliki potensi ternak sapi yang tinggi," kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat menyampaikan Keynote Speech pada acara Forum Perhubungan dengan tema "Efektifitas Operasional Kapal Ternak Dalam Mendukung Swasembada Daging Sapi", Senin (16/10).

Menhub juga mengatakan kapal ternak dapat memberi stimulus bagi peternak-peternak untuk meningkatkan produksinya agar mendapatkan keuntungan lebih.

"Kapal ternak bisa memberi stimulus Indonesia bagian Timur untuk kembangk…

Tekan Disparitas Harga, Pelindo IV Siapkan Program Jalur Distribusi

Image
Ternate, eMaritim.com � Menekan lonjakan harga kebutuhan pokok masyarakat akibat tingginya biaya buruh, Pelindo IV Cabang Ternate bekerjasama dengan beberapa instansi pemerintah maupun swasta membuka program distribusi serta menyiapkan lokasi distribusi bahan kebutuhan pokok.
Manajer SDM dan Umum Pelindo IV Cabang Ternate, F.E Nitalessy mengatakan, sejumlah kebutuhan pokok yang akan didistribusikan seperti beras, gula, terigu, mentega, sayur mayur, dan bumbu-bumbuan dipasok dari luar Maluku Utara.
Ia mengungkapkan, setiap kali terjadi kelangkaan stok maka harga kebutuhan pokok otomatis melonjak naik. Sebaliknya, harga akan turun bila persediaan mencukupi atau berlebih. Sekarang ini, PT Pelindo IV Cabang Ternate sudah membuka sebuah gerai untuk memenuhi permintaan masyarakat akan kebutuhan pokok.
"Sudah dibuka sejak dua bulan lalu, bertempat di Jalan Raya Batuangus Kelurahan Toloko, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate," katanya seperti dikutip wartaekonomi.co.id.
Gerai yang dib…

Swastanisasi Pelabuhan Dinilai Berdampak Positif Terhadap APBN

Image
Jakarta, eMaritim.com � Keputusan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi untuk melakukan kerjasama dengan pihak swasta atau swastanisasi khususnya di ruang lingkup pelabuhan dinilai berdampak positif terhadap pemanfaatan Anggaran Pendapata dan Belanja Negara (APBN).
Tercatat, dua pelabuhan yang diswastanisasi yaitu Pelabuhan Sintete dan PelabuhanProbolinggo. Untuk selanjutnya, dua pelabuhan juga akan dikerjasamakan dengan pihak swasta, yaitu Pelabuhan Waingapuu dan Pelabuhan Bima.
"Kita harapkan paling tidak APBN yang bisa diefisienkan kurang lebih Rp 500 miliar rupiah sampai dengan satu triliun rupiah dari 30-an pelabuhan dan bandara," kata Budi, Jumat (13/10).
Ia menargetkan hingga akhir 2017 sedikitnya 15 pelabuhan dan bandara yang pengelolaannya sudah dikerjasamakan dengan pihak swasta. Ia yakin pelabuhan dan bandara yang pengelolaannya diberikan kepada swasta dapat mendatangkan keuntungan bagi pihak pengelola.
"Pelabuhan dan bandara yang sudah ada tersebut aka…