Posts

Showing posts from August, 2017

Sedang Lego Jangkar, 3 Kapal Bertabrakan di Perairan Merak

Image
Merak, eMaritim.com � 3 kapal MT Angle No. 01, MV Srikandi Indonesia, dan MV Maestro Diamond bertabrakan di perairan Merak, Cilegon, Banten, Selasa (29/8) sore. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

Meski tak ada korban jiwa, namun ketiga kapal mengalami kerusakan di bagian haluan. Saat terjadi senggolan, ketiga kapal tersebut sedang lego jangkar atau engker di Perairan Merak.



Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Banten Abdul Azizi, membenarkan peristiwa itu. Ia mengatakan, saat terjadi kecelakaan satu dari tiga kapal tersebut black out atau mati mesin.
"Selain tiga kapal itu rusak bagian haluan, salah satu diantaranya black out," ungkap Abdul Aziz, saat dikonfirmasi di kantornya, Rabu (30/8) seperti dikutip titiknol.com.
Terkait insiden itu, kata Aziz, pihaknya telah melayangkan surat pemanggilan kepada pihak kapal yang terlibat senggolan tersebut untuk dimintai keterangan.
"Mereka (Nahkoda) mengaku senggolan itu terjadi akibat cuaca …

Bappenas Nilai Kontribusi Sektor Maritim Masih Rendah

Image
Jakarta, eMaritim.com � Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menilai sektor kebaharian atau kemaritiman memiliki cakupan potensi yang cukup luas, mulai dari transportasi laut, sumber daya hayati laut dan ikan, bioteknologi laut, energi dan sumber daya mineral, wisata bahari, dan jasa lingkungan.

Menurut Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, pihaknya mendorong optimalisasi sejumlah potensi di sektor kemaritiman ini, sehingga dapat berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi.
"Sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia sangat berlimpah dengan luas wilayah, masyarakat, dan potensi perekonomian laut yang besar. Namun, kontribusi sektor maritim terhadap pertumbuhan ekonomi masih tergolong rendah, hanya sekitar empat persen," ujar Bambang dalam Seminar Nasional Demografi bertema "Pemanfaatan Demografi Indonesia di Sektor Kepariwisataan, Kebaharian, dan Ekonomi Kreatif", seperti dilansir industry,co,id,
Rendahnya kontribusi tersebut, lanjut Bambang…

DAK Dompu Capai Miliaran Rupiah Terancam Hangus

Image
Dompu, eMaritim � Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2017 sebesar Rp 1,3 miliar dari sektor pariwisata dan kelautan terancam hangus karena tidak bisa direalisasikan hingga Kamis (31/8), dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB). Seperti diketahui, anggaran yang tidak bisa direalisasikan ini sebelumnya telah diperpanjang waktu pelaporan realisasinya sebesar 75 persen dari 30 persen transfer tahap pertama.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu masing � masing mendapat DAK tahun 2017 sebesar Rp 2,4 M. Pembangunan penataan pariwisata di Nangamiro Kecamatan Pekat senilai Rp 400 juta lebih serta pengadaan kapal di Dinas Kelautan dan Perikanan senilai Rp 840 juta hingga saat ini masih dalam tahap pengumuman lelang di ULP Setda Dompu. Sehingga target 31 Agustus serapan anggaran tidak akan tercapai.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Dompu, Drs. H. Muhibuddin, M.Si kepada Suara NTB, S…

Pengerjaan Jalur Aurduri II-Pelabuhan Muarasabak Skala Prioritas

Image
Jambi, eMaritim.com � Pengerjaan ruas jalan Aurduri II-Pelabuhan Muarasabak, Kabupaten Tanjungjabung Timur, Provinsi Jambi masuk skala prioritas untuk diselesaikan. Hal ini dikarenakan daerah ini sangat membutuhkan pelabuhan yang representatif.
Menurut Gubernur Jambi, Zumi Zola, terus berupaya meyakinkan kementerian terkait serta presiden, mengingat pentingnya pelabuhan di Jambi dan ruas jalan tersebut menjadi faktor pendukungnya.
Ia menambahkan, ruas jalan Aurduri II hingga ke Pelabuhan Muarasabak di Desa Rantau Karya Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjungjabung Timur itu dibangun dengan konstruksi rigid beton. Saat ini telah dikerjakan sepanjang lima kilometer melalui dana APBN 2017.
"Saat ini jalan menuju pelabuhan sudah dikerjakan dengan prioritas pada titik-titik yang dinilai buruk atau parah dengan kisaran dana sebesar Rp152 miliar dari APBN. Dan pada anggaran perubahan APBN 2017 akan dibangun lagi sepanjang enam kilometer," jelas Zola, seperti dikutip netralnews.com.
Zola me…

KKP Terapkan PTSP Optimalkan Pelayanan

Image
Jakarta, eMaritim.com � Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik: Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang berlangsung selama 3 hari, 28-30 Agustus 2017, di Jakarta. Forum tersebut dihadirkan untuk mengoptimalkan pelayanan publik, seperti konsultasi dan berbagai perizinan yang dikelola KKP.
Forum yang dihadiri 100 stakeholders perizinan ini dipimpin oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) KKP, Rifky Effendi Hardijanto. Dalam sambutannya, Rifky mengatakan, adapun stakeholders perizinan yang hadir berasal dari berbagai kalangan pimpinan atau staf perusahaan maupun pengurus asosiasi/organisasi perikanan baik dari usaha perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan produk perikanan, yang terkait juga perijinan usaha kelautan, serta perkarantinaan dan mutu keamanan hasil perikanan.
�PTSP dibentuk dengan tujuan mempermudah stakeholders memperoleh pelayanan baik perizinan kapal, Surat Laik Operasi (SLO), sertifikat kesehatan ikan, budidaya, dan se…

Indonesia, Negara Kepulauan yang Berusaha Menjadi Negara Maritim Kembali.

Image
Jakarta 30 Agustus 2017, eMaritim.com



Pertanyaan menarik yang bisa dilempar kepada khalayak umum negeri ini yang sedang panas dingin menebak kemana arahnya pembangunan pemerintah dengan program Tol Laut dan Poros Maritim nya adalah :
Apakah Indonesia ini negara Maritim atau negara Kepulauan ?

Dalam sebuah diskusi Komunitas Berdarah ASIN (istilah untuk orang orang yang hidup/pernah hidup menjadi Pelaut, TNI AL, ataupun Bersekolah di sekolah Pelayaran) di Jakarta Timur semalam, dapat ditarik beberapa hal menarik mengenai pemahaman pemahaman dasar tentang Maritim dan Kelautan.

Kolonel Laut Rony Turangan menjelaskan :
"Negara maritim tidak sama dengan negara kepulauan, Indonesia menurut HUKLA 1982 adalah negara kepulauan (archipelagic state) yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam konvensi HUKLA diantaranya luas laut banding luas darat tidak kurang 1:1 dan tidak lebih dari 9:1, selain itu jarak antar pulau yang dapat dihubungkan dengan garis pangkal untuk menyatukan wilayah Ind…

BP Batam Keluhkan Aturan Baru KKP

Image
Batam, eMaritim.com � Badan Pengusahaan (BP) Batam mengakui bahwa selama ini pengusaha yang melakukan reklamasi di Batam hanya berlindung dengan izin cut and fillatau pematangan lahan yang dikeluarkan oleh institusi pemerintahan. Padahal, izin reklamasi untuk kawasan khusus, seperti kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas Batam dikeluarkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan (KP)

�Dari dulu pengusaha pakai izin cut and fillsudah cukup untuk melakukan reklamasi membangun Batam Center. Namun setelah ramai-ramai di Jakarta, mulai muncul peraturan-peraturan lain, padahal sebelum ini lancar-lancar saja,� ujar Direktur Promosi dan Humas BP Batam, Purnomo Andiantono belum lama ini.
Sehingga dengan berpatokan pada hal ini, pengusaha reklamasi diduga telah melanggar UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dimana reklamasi telah banyak merusak lingkungan hidup di Batam. Selain itu, batampos mencatat, reklamasi di Batam juga telah melanggar Peraturan Presiden …

Prediksi Penumpang Naik 5 Persen, PT ASDP Siapkan Beberapa Langkah Ini

Image
Merak, eMaritim.com � Sejumlah antisipasi dalam menyambut lonjakan penumpang liburan akhir pekan yang berbarengan dengan lebaran Idul Adha 1438 H 2017. PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menambah sejumlah loket penumpang dan unit kapal, serta menghimbau kepada pemudik agar menggunakan layanan tiket online.
Sejumlah langkah telah disiapkan untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan penumpang dan kendaraan, khususnya di lintasan tersibuk di Merak-Bakauheni dan Ketapang-Gilimanuk.
Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Faik Fahmi mengatakan, meski volume pengguna jasa saat libur Idul Adha diperkirakan tidak sepadat Idul Fitri, manajemen tetap mempersiapkan sejumlah langkah antisipasi terjadinya antrean di pelabuhan.
�Diperkirakan ada kenaikan, maksimal 5 persen untuk kendaraan dan penumpang. Kami optimalkan layanan hingga skenario terpadat, sehingga diharapkan tidak terjadi antrean di Pelabuhan, sehingga penumpang terlayani dengan baik dan sampai di pelabuhan tujuan dengan lancar, am…

Jalan Panjang Tony Budiono Peroleh Posisi Dirjen Hubla

Image
Jakarta, eMaritim.com � Pria bernama lengkap Antonius Tonny Budiono ini menjabat sebagai Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla) usai dilantik oleh Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan pada 16 Mei 2016. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Logistik, Multimoda, dan Keselamatan Transportasi.

Pria kelahiran Pekalongan, 13 Juli 1958 ini merupakan pejabat karier di Kementerian Perhubungan. Tonny mengawali tugas di kementerian yang saat ini dipimpin oleh Budi Karya Sumadi ini sejak menjabat sebagai Staf Direktorat Navigasi (Ditnav) pada tahun 1986. Dua tahun kemudian, ia menjabat sebagai Kepala Seksi Pengamatan Laut.
Pria lulusan Universitas Gajah Mada Jurusan Teknik Geodesi ini kemudian naik jabatan sebagai Kepala Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran (BTKP) Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan pada 2002. Lima tahun kemudian atau pada 2007, Tonny dipercaya menjadi Kepala Sub Direktorat Sarana dan Prasarana Ditjen Hubla Kemenhub.
Pada 2009, ia ditugask…

Lebaran Idul Adha 2017 Ditjen Hubla Siapkan 1.278 Armada Laut

Image
Jakarta, emaritim.com � H-2 menjelang hari Raya Idul Adha 1438 H, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menyiapkan 1.278 armada angkutan laut.
�Untuk Idul Adha 1438 H, Ditjen Hubla Kemenhub sudah menyediakan Kapal PT. Pelni sebanyak 26 unit, Ro-Ro Swasta 28 unit, Kapal Penumpang Swasta 74 unit, Kapal Swasta Jarak Dekat 1.049 unit, dan Kapal Perintis 111 unit,� jelas Pelaksana Tugas Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan Hengki Angkasawan, saat ditemui di Kantor Kemenhub, Jakarta pada Selasa (29/8).
Hengki juga menjelaskan bahwa operasi penyelenggaraan angkutan Idul Adha 1438 H ini sudah memiliki kebijakan umum, diantaranya kesiapan sarana dan awak untuk peningkatan aspek keselamatan, peningkatan ketertiban dan keamanan, pengawasan terhadap harga tiket dan jumlah tiket yang dijual agar tidak melebihi kapasitas angkut, serta pengawasan terhadap pelayanan di masing-masing moda berjalan sesuai dengan standar pelayanan penumpang.
Hengki men…

3 Kali Anak Buahnya Korupsi, Pengamat: Sebaiknya Menhub Mundur

Image
Jakarta, eMaritim.com � Kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla), yakni A. Tony Budiono, merupakan ketiga kalinya dalam masa kepemimpinan Menteri Prehubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi. Menanggapi hal ini, peneliti dari Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan, Abdul Halim, mengatakan, sebaiknya Menhub untuk mengundurkan diri demi mempermudah pemeriksaan oleh KPK terkait kasus suap di DitjenHubla.
"Sudah terjadi tiga kali saya kira di masa pak Budi. Sehingga sekali lagi klaim beliau upaya perbaikan dengan kejadian tersebut menjadi bertolak belakang sehingga alangkah baiknya kemudian secara ksatria boleh mengundurkan diri," kata Abdul, Selasa, (29/8).
Ia menduga, praktik korupsi tidak hanya melibatkan Antonius Tonny Budiono selaku Dirjen Hubla, melainkan jajaran oknum birokrasi di bawah bahkan di atas
"Dalam konteks beberapa proyek yang ada dan perencana yang terlibat beliau (Budi K…

Rute Baru Surabaya-Tahuna Diaktifkan Kembali

Image
Sangihe, eMaritim.com � Rute pelayaran Surabaya-Tahuna akan kembali diaktifkan setelah sebelumnya rute Makassar-Tahuna bulan Mei lalu yang menurut Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sangihe, Sulawesi Utara, dirasa kurang bermanfaat bagi masyarakat Kepulauan Sangihe. Pengubahan rute pelayaran ini diyakini akan meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.
Menurut Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Kepulauan Sangihe Sulawesi Utara, Velma Maheso, setelah tidak beroperasi lagi selama beberapa bulan, pelayaran tol laut ke Sangihe kembali diaktifkan namun ada perubahan pelabuhan asal.
"Pelayaran tol laut kembali akan aktif pada awal bulan September 2017 nanti," kata Velma Maheso di Tauna, Selasa (29/8).
Ia menambahkan, selain diaktifkan kembali jalur pelayaran tol laut juga mengalami perubahan, khususnya dari pelabuhan awal.
"Kapal yang sebelumnya melayani jalur Makasar-Tahuna akan megalami perubahan menjadi Surabaya-Tahuna," katanya, seperti dilansir skalanews.
Pengubahan rute p…

Dua Kapal Nelayan Dimusnahkan di Flores Timur

Image
Kupang, eMaritim.com � Akibat mengunakan bahan tidak ramah dalam penangkapan ikan di wilayah perairan Flores Timur, dua kapal nelayan dimusnahkan Pemerintah Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Selasa, (29/8/2017).

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Flores Timur Erna da Silva kepada Antara melalui telepon genggam di Kupang, Selasa, mengatakan pemusnahan dua kapal nelayan itu berdasarkan keputusan pengadilan pada 23 Agustus 2017.

"Benar bahwa hari ini ada pemusnahan dua kapal nelayan dengan cara membakar kapal tersebut," katanya seperti dikutip ANTARA.

Pembakaran kapal itu dilakukan Kepala Kejaksaan Negeri Larantuka I Putu Gede Astawa sebagai eksekutor dan disaksikan langsung Bupati Flores Timur Anton Gege Hadjon.

Dia menjelaskan dua kapal nelayan yang dimusnahkan itu ditangkap tim terpadu di wilayah perairan laut setempat sekitar dua bulan lalu.

Setelah menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Larantuka, diputuskan bahwa dua pemilik itu terbukti bersalah kar…

Hati-Hati, Program Tol Laut Ditjen Hubla Rawan Korupsi

Image
Jakarta, eMaritim.com � Dianggap sebagai ladang basah dalam proyek yang di pegang oleh Direktorat Jendral Perhubungan Laut Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) di Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Direktur Namarin Siswanto Rusdi menilai Ditjen Hubla terlalu banyak menangani proyek terkait perhubungan laut, sehingga berpotensi menjadi sumber korupsi, termasuk program subsidi tol laut.
�Ditjen Hubla mengurusi terlalu banyak proyek. Situasi ini dapat memantik terjadinya korupsi, apalagi dananya sangat besar," jelas Direktur Namarin Siswanto Rusdi seperti dikutip Okezone.com.
Baru-baru ini telah disepakati pinjaman sekitar Rp40 triliun dari Jepang untuk pembangunan pelabuhan Patimban. Hubla juga sedang menangani subsidi tol laut dan bahkan tengah mengajukan anggaran untuk membangun 100 kapal untuk mendukung tol laut ini.
Dia menambahkan proyek-proyek lainnya yang ditangani Ditjen Hubla antara lain proyek-proyek Unit Pelayanan Teknis (UPT) pelabuhan-pelabuhan di Indonesia yang jumlahnya l…

Dirjen Hubla Minta Pengerukan Pelabuhan Dipegang BUMN

Image
Jakarta, eMaritim.com - Mengingat kasus suap yang menimpa Direktur Jendral Perhubungan Laut dalam proyek pengerukan pelabuhan Tanjung Emas Semarang, kali ini Kementerian Perhubungan meminta agar proyek pengerukan pelabuhan komersial ditangani langsung oleh operator pelabuhan. Hal ini ditegaskan Pelaksana Tugas Dirjen Perhubungan Laut Bay M. Hasani.

�Jadi mulai tahun 2018, Kemenhub tidak akan memberikan anggaran untuk pengerukan di pelabuhan komersial,� tegas Bay, kepada awak media Senin (28/8).




Bay memgharapkan ke depannya, biaya pengerukan pelabuhan-pelabuhan komersial akan dibiayai oleh masing-masing operator pelabuhan yang merupakan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Lanjutnya, dengan begitu nantinya anggaran yang ada dapat dialihkan untuk membangun atau mengembangkan infrastruktur transportasi di pulau-pulau terdepan, terdalam dan terpencil.

�Dengan begitu nanti anggaran dapat dialihkan untuk pembangunan atau mengembangkan infrastruktur transportasi di pulau-pulau terdepan, …