Posts

Showing posts from November, 2016

FGD Non Convention Vessel Standard (NCVS) Kerja sama CAAIP dengan INSA

Menhub: Mahkamah Pelayaran Punya Peran Besar Terhadap Maritim Indonesia

Image
Jakarta, INSA - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan bahwa Mahkamah Pelayaran memiliki peran besar dalam memberikan legitimasi baru bagi kemaritiman Indonesia. Hal tersebut disampaikan Menhub Budi saat membuka acara Workshop Mahkamah Pelayaran Tahun 2016 dengan tema “Perlunya Peradilan Maritim (Maritime Court) sebagai Upaya Penyelesaian Perbuatan Melawan Hukum di Bidang Kemaritiman Indonesia" di Kantor Kementerian Perhubungan, Senin (28/11).

"Mahkamah Pelayaran harus lebih tangguh lagi untuk memberikan sanksi administratif secara lugas, jadi teman-teman di Mahkamah harus lebih lugas melakukan kegiatan-kegiatan itu, saya yakin Mahkamah punya peran yang besar untuk memberikan legitimasi baru bagi kemaritiman Indonesia," kata Menhub Budi.

Menhub Budi mengatakan, 88 persen kecelakaan laut disebabkan oleh human error, serta kelemahan dari Indonesia yang kurang memiliki disiplin. Maka dari itu, upaya law enforcement secara konsisten harus dilakukan dan harus memberi…

INSA dalam Workshop Mahkamah Pelayaran

Image
Jakarta, INSA - Senin, 28 November 2016, Indonesian National Shipowners' Association (INSA) berpartisipasi dalam Workshop Mahkamah Pelayaran bertemakan "Perlunya Peradilan Maritim (Maritime Court) Sebagai Upaya Penyelesaian Perbuatan Melawan Hukum di Bidang Kemaritiman Indonesia".







CAAIP Bersama INSA Gelar FGD Non Convention Vessel Standard

Image
Jakarta, INSA - Kamis, 24 November 2016, bertempat di Hotel Bidakara, Jakarta, Corps Alumni Akedemi Ilmu Pelayaran (CAAIP) bersama Indonesian National Shipowners' Association (INSA) menyelenggarakan Forum Group Discussion (FGD) tentang Non Convention Vessel Standard (NCVS) yang turut mengundang seluruh stakeholder di bidang maritim.

Diskusi ini merupakan wujud keinginan CAAIP dan INSA menjadi garda terdepan dalam memajukan industri maritim dan kepelautan nasional. Hasil diskusi ini juga menjadi referensi bagi pemerintah dan stakeholder kemaritiman untuk penyempurnaan peraturan NCVS.

Penarapan Inaportnet Harus Diiringi Perubahan Budaya Kerja

Image
Jakarta, INSA - Penerapan inaportnet yang dilakukan secara bertahap di empat pelabuhan utama Indonesia harus diimbangi dengan perubahan budaya kerja melalui change management. Hal ini perlu dilakukan agar sistem inaportnet dapat berjalan baik, efisien, dan transparan sehingga memberikan kontribusi yang positif.

"Penerapan aplikasi inaportnet ini harus dibarengi pula dengan melakukan  perubahan budaya kerja melalui change management sehingga memiliki pandangan yang positif terhadap perubahan bahkan siap menjadi bagian di dalamnya", kata Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Sugihardjo dalam memberikan pengarahan pada acara Evaluasi Penerapan Sistem Inaportnet, bertempat di Kantor Otoritas Pelabuhan Belawan, Jumat, (25/11).

Sistem Inaportnet ini bersifat komprehensif dimulai sejak pengajuan permohonan kedatangan kapal, kapal masuk, kegiatan bongkar muat, hingga kapal meninggalkan pelabuhan termasuk di dalamnya pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Aplikasi Inapo…

8th Mare Forum Indonesia 2016 "Building a Maritime Power"

Image
Untuk kedelapan kalinya,  Indonesian National Shipowners' Association (INSA) menyelenggarakan seminar bersama dengan Mare Forum di Hotel DoubleTree pada Rabu 23 November 2016




INSA Bekerja sama dengan Mare Forum Gelar Forum Diskusi Tentang Shipping Industry di Indonesia dan Global

Image
Jakarta, INSA - Untuk kedelapan kalinya,  Indonesian National Shipowners' Association (INSA) menyelenggarakan seminar bersama dengan Mare Forum di Hotel DoubleTree pada Rabu 23 November 2016. Mare Forum adalah penyelenggaraan konfrensi internasional di bidang maritim yang membicarakan perkembangan maritim dunia dan negara-negara bersangkutan di mana konfrensi itu diselenggarakan.

Konfrensi yang kali ini bertema "Building Maritime Power" dihadiri oleh para pemangku kepentingan di bidang maritim, yakni shipping finance, ship owner, lembaga riset, galangan, klasifikasi dan para analisis baik internasional maupun nasional.

Penyelenggaraan konfrensi dengan tema "Building Maritime Power" dirasa tepat dengan program pemerintah Indonesia yang sedang gencar membangun ekonomi maritim bersama infrastrukturnya.

Dalam kata sambutannya, Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto menyampaikan apresiasinya terhadap seminar dan kepedulian dunia internasional mengenai pengembangan maritim…

8 th Mare Forum Indonesia 2016 "Building a Maritime Power"

Image
Untuk kedelapan kalinya,  Indonesian National Shipowners' Association (INSA) menyelenggarakan seminar bersama dengan Mare Forum di Hotel DoubleTree pada Rabu 23 November 2016 ( fajar )









8th Mare Forum Indonesia 2016 "Building a Maritime Power"

Image
Untuk kedelapan kalinya,  Indonesian National Shipowners' Association (INSA) menyelenggarakan seminar bersama dengan Mare Forum di Hotel DoubleTree pada Rabu 23 November 2016




Sinergi INSA Bersama Stakeholder Dorong Produktivitas dan Efisiensi di Pelabuhan

Image
Jakarta, INSA – Persatuan Pengusaha PelayaranNiaga Nasional Indonesia atau Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) menyadari bahwa pelabuhan memiliki peran penting sebagai gerbang aktivitas perdagangan, penghubung moda transportasi, menjadi mata rantai dalam sistem logistik dan dapat menjadi kawasan industri. Pelabuhan yang dikelola secara baik dan efisien akan mendorong kemajuan perdagangan, bahkan industri di daerah sekitarnyaakan maju dengan sendirinya.
Di Jakarta sendiri terdapat tiga pelabuhan, yakni Pelabuhan Tanjung Priok, Sunda Kelapa, dan Kalibaru. Hingga saat ini pelabuhan-pelabuhan tersebut masih menyimpan permasalahan yang perlu dicarikan solusi secara bersama.
INSA merasa perlu memberikan kontribusi untuk mewujudkan pelabuhan yang berdaya saing tinggi dalam menghadapi persaingan di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Atas dasar itulah, pada hari ini, (Jumat, 18 November 2016), INSA menggelar Coffee Morning bertajuk “Membangun Sinergi Guna Meningkatkan Produktivit…

Pelaku Usaha Minta NCVS Segera Diterapkan

Image
Jakarta, INSA - Pelaku usaha pelayaran mendorong Kementerian Perhubungan segera menerapkan peraturan kapal non konvensi berbendera Indonesia yang telah diluncurkan pada 2012 silam.

Peraturan kapal non konvensi atau Non Convention Vessel Standards (NCVS) ditujukan bagi kapal-kapal berbobot di bawah 500 GT yang melakukan kegiatan pelayaran domestik dan internasional. Termasuk juga kapal dengan kriteria yang digerakkan tenaga mekanis, kapal kayu, kapal penangkap ikan, dan kapal pesiar. Pengaturan keselamatan kapal-kapal tersebut diserahkan kepada negara bendera kapal.

Sementara peraturan Safety of Life at Sea (SOLAS) diwajibkan bagi kapal-kapal yang memiliki bobot di atas 500 GT yang berlayar di perairan internasional.

Zaenal Arifin Hasibuan, Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan DPP INSA mengatakan, NCVS merupakan aturan yang lazim dikeluarkan oleh negara-negara yang berbasis maritim. Aturan yang ada di NCVS mengikuti standar kondisi geografis masing-masing negara.

“Indonesia juga sudah…

INSA Ramaikan Indonesia Infrastructure Week 2016

Image

Partisipasi INSA di Forum Industri Kemaritiman Nasional

Image
Jakarta, INSA - 9 November 2016, Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto beserta jajaran berpartisipasi dalam acara Forum Industri Kemaritiman Nasional di Hotel Kempinski Indonesia, Jakarta, yang diselenggarakan oleh Alumni Fakultas Teknik Universitas Indonesia (FTUI) bersama Indonesia Cabotage Advocation Forum (INCAFO).

Forum yang bertemakan "Transformasi Tol Laut dengan Mengoptimalkan Kapasitas Pelayaran dan Industri Galangan Kapal Nasional Untuk Mendukung Konektivitas dan Normalisasi Biaya Logistik Nasional Serta Mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia" diharapkan bisa menjadi momentum kebangkitan sektor maritim Indonesia.

Jokowi Ajak Swasta Bangun Infrastruktur

Image
Jakarta, INSA - Presiden RI Joko Widodo  (Jokowi) resmi membuka acara Indonesia Infrastructure Week (IIW) 2016 yang berlangsung 9-11 November 2016 di Jakarta Convention Center, Senayan. Dalam sambutannya, Jokowi mengajak swasta untuk turut berinvestasi di sektor infrastruktur.

"Silahkan swasta yang mau masuk ke airport. Kita buka sebesar-besarnya untuk sektor swasta," kata Jokowi saat membuka acara IIW 2016 di JCC, Senayan, Rabu (9/11/2016).

Jokowi mengatakan, pembangunan infrastruktur lima kedepan membutuhkan anggaran sebesar Rp5.500 triliun. Sementara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak  mencukupi untuk membiayai keseluruhan pembangunan infrastruktur. Maka dari itu, dibutuhkan peran swasta untuk mendanai pembangunan infrastruktur.

"Beberapa pelabuhan sudah ditawarkan ke Pelindo atau swasta," ujarnya.

Acara pembukaan ini juga turut dihadiri oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Komunikasi dan Informasi Rudyan…

Terlibat Pungli, Direktur Pelindo 3 Diberhentikan

Image
Jakarta, INSA - Sehubungan dengan operasi tangkap tangan (OTT) pungutan liar yang terjadi di ruang kantor Pelindo III pada Selasa siang 1 November 2016. Kementerian BUMN menyampaikan apresiasi kepada Jajaran Polri dan Tim Sapu Bersih (Saber) Pungli yang telah menjalankan tugas dengan baik.

Oleh karena itu, Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), memberhentikan Rahmat Satria sebagai Direktur Operasional dan Pengembangan Bisnis PT Pelindo III (Persero).

"Berkenaan dengan OTT tersebut, kami tidak dapat mentolerir kegiatan yang melanggar hukum dalam operasional BUMN memberikan pelayanan kepada publik," kata Kepala Biro Umum dan Humas Kementerian BUMN, Wahyu Wibowo dalam keterangan resminya.

Berkenaan dengan hal  itu, Kementerian BUMN dengan Surat Edaran Nomor: SE-02/MBU/10/2016 tanggal 2 November 2016 tentang Penegakan Citra Badan Usaha Milik Negara Bersih meminta kepada seluruh Komisaris Utama dan…

Kemenhub Stop Pengadaan Kapal

Image
Jakarta, INSA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan tidak lagi membeli kapal untuk layanan perintis. Namun, Kemenhub tetap melakukan pembangunan kapal-kapal navigasi, patroli dan yang bersifat khusus lainnya.

Sebagai gantinya, Kemenhub akan memberikan kontrak berdurasi lima tahun kepada BUMN ataupun swasta yang berminat mengadakan kapal untuk melayani trayek tertentu.

"Kami tidak akan melakukan pembangunan kapal lagi, tetapi memberikan PSO kepada BUMN ataupun swasta. Silahkan mereka berinvestasi," kata Menhub Budi.

Ketua Umum Indonesian National Shipowners' Association (INSA), Carmelita Hartoto menyambut positif langkah pemerintah tersebut.

"Dunia pelayaran saat ini sedang lesu, dimana 40 persen kapal tidak memiliki pekerjaan. Perubahan kebijakan ini akan mendorong iklim postif bagi dunia pelayaran dan galangan kapal pun tidak akan sepi dari pesanan, hanya customernya saja berbeda," ujar Carmelita.

Sebelumnya, Menhub Budi mengeluhkan soal masih sepinya mu…