Posts

Showing posts from October, 2016

Kapal Dibawah 500 GT Masih Dilarang Berlayar ke Filipina

Image
Jakarta, INSA – Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut beberapa waktu yang lalu mengeluarkan telegram pelarangan pemberian Surat Izin Berlayar (SPB) kepada kapal- kapal Indonesia yang akan berlayar ke Filipina terkait adanya kejadian pembajakan kapal berbendera Indonesia di perairan Filipina.

Berbagai macam upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Luar Negeri dan instansi terkait lainnya untuk memberikan kepastian keamanan bagi kapal-kapal berbendera Indonesia yang akan berlayar ke Filipina dengan melakukan koordinasi dengan otoritas dan Pemerintah Filipina.

Akhirnya, pada tanggal 26 Oktober 2016, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan mengeluarkan surat dengan Nomor B-159/MENKO/POLHUKAM/De-IV/HN.02.1/10/2016 perihal Pencabutan Morotarium bagi Kapal-kapal Berbendera Indonesia yang Berlayar dengan Jalur Pelayaran Indonesia-Filipina.

Dalam surat…

Partisipasi Indonesia dalam Sidang IMO 2016

Image
Jakarta, INSA - Sidang International Maritime Organization (IMO) yang berlangsung di London Inggris dari 24-28 Oktober 2016 Marine Environment Protection Committee (MEPC) - 70th Session memasuki masa penting untuk delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Laksamana TNI (Purn) Dr Marsetio.

Dalam wawancara via elektronik salah satu delegasi Indonesia Capt.Yan Petman M.Mar yang datang mewakili DPP INSA bersama Nova Y Mugiyanto mengatakan bahwa delegasi Indonesia beberapa kali melakukan intervensi terkait dengan rencana pemberlakuan Ballast Water Management yang akan di implementasikan mulai 8 September 2017.

"Hal hal yang masih menjadi perdebatan diharapkan akan bisa di finalisasi kali ini, sehingga masa transisi untuk memberlakukan ini bisa menjadi mudah. Juga mengenai pembebasan dan pengecualian dari konvensi ini," kata Yan.

Indonesia pada prinsipnya mendukung semangat dunia internasional untuk menjamin terciptanya kelestarian lingkungan laut yang ramah lingkungan sehingga pembangu…

Agus Sakhlan Jabat Ketua DPC INSA Samarinda Periode 2016-2020

Image
Jakarta, INSA - Rapat Anggota Cabang (RAC) Dewan Pungurus Cabang (DPC) Indonesian National Shipowners' Association (INSA) Samarinda yang digelar pada 27 Oktober 2016, berlangsung demokratis telah menetapkan Agus Sakhlan sebagai Ketua DPC INSA Samarinda untuk kali kedua.

Dalam pemilihan tersebut Agus Sakhlan memperoleh suara sebanyak 52 suara. Sedangkan kandidat lainnya Gozali mendapat 16 suara.

Ketua DPC INSA Samarinda terpilih, Agus Sakhlan mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada dirinya untuk memimpin DPC INSA Samarinda untuk periode 2016-2020. Agus juga mengajak kepada seluruh pengurus DPC INSA Samarinda untuk menjalankan program kerja yang sudah ditetapkan serta bahu membahu memajukan industri pelayaran Samarinda dan nasional.

"Dalam waktu sesegera mungkin kami akan membentuk kepengurusan dan menyusun program kerja untuk selanjutnya kita akan langsung bekerja" kata Agus.

DPP INSA yang diwakili oleh Wakil Ketua Umum IV INSA, Soehariyo Sangat…

Partisipasi INSA dalam Acara Customer Meeting BKI

Image
Jakarta, INSA - Guna menghadapi tantangan kedepan sekaligus membahas implementasi PM 39 Tahun 2016, PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) menyelenggarkan acara yang bertemakan Customer Meeting dengan mengundang stakeholder terkait yang salah satunya adalah Indonesian National Shipowners' Association (INSA).

Acara tersebut dibuka oleh Direktur BKI Rudyanto dan juga Kepala Syahbandar Utama Tanjung Priok H Marwansyah. Turut hadir Direktur Teknik BKI Capt. Iman Satria Utama, kepala Cabang BKI klas utama Tanjung Priok Arief Budi Permana, dan Perwakilan Customer Budhi Halim dari INSA.

Rudyanto menyampaikan bahwa keberadaan BKI yang professional dan bebas pungli merupakan sikap atas apa yang terjadi baru baru ini di Kementerian Perhubungan. Sementara, dalam sambutan Syahbandar Tanjung Priok memberikan info bahwa kegiatan di Tanjung Priok akan terus ditingkatkan dan dengan tegas akan konsisten mengikuti arahan Menteri Perhubungan untuk akhiri Pungli di lingkup pelabuhan Tanjung Priok.

Sedang…

BKI - Direktorat KPLP Gelar Pertemuan Bahas Perpanjangan RSO-ISPS Code

Image
Jakarta, INSA - PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) bersama Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) menggelar pertemuan di Kantor KPLP guna membahas perpanjangan RSO-ISPS Code dengan implemntasi 2 tahun secara berkala. Rombongan BKI dipimpin oleh Capt. Iman Satria Utama, Direktur Klasifikasi BKI beserta Jajaran Divisi Statutory dan SBU Marine.

Dalam pertemuan tersebut Capt. Iman Satria Utama memaparkan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) dan kualifikasi BKI terkait implementasi penyelenggaraan survey ISPS Code yang selama ini telah berjalan dengan baik. Pemaparan pada pertemuan tersebut membuahkan respon positif, dimana menghasilkan beberapa point yang diantaranya:

1. Pemberian surat penunjukan sementara RSO-ISPS Code bagi BKI.
2. Pembentukan Tim bersama yang akan mengkaji pemberian pendelegasian untuk 5 tahun jika syarat dan prasyarat memungkinkan.
3. Pembentukan Tim Sharing & transfer knowledge BKI dan DitKPLP.
4. Inisiasi dan rekomendasi penerbitan satu surat SK Dirjen t…

Anggaran Kemenhub Diprioritaskan untuk Konektivitas Transportasi dan Tol Laut

Image
Jakarta, INSA -  Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi didampingi para pejabat Tinggi Madya melaksanakan rapat kerja  dengan Komisi V DPR-RI membahas finalisasi APBN TA. 2017 Kementerian Perhubungan di ruang rapat Komisi V, Senin (24/10).

Dalam Rapat Kerja  Menteri Perhubungan dengan Komisi V DPR-RI sebelumnya pada Tanggal 7 September 2016 serta Rapat Dengar Pendapat Jajaran Eselon I Kemenhub dengan Komisi V DPR-RI Tanggal 15,19 dan 20 September 2016 disimpulkan Pagu Anggaran Kementerian Perhubungan dalam RKA-K/L Tahun 2017 sebesar 48,7 Trilliun.

Namun demikian sesuai hasil rapat Badan Anggaran dengan Kementerian Keuangan dan sesuai surat Menkeu No. S-881/MK.02/2016 Tanggal 17 Oktober 2016 Tentang Perkembangan Hasil Rapat Pembahasan Panitia Kerja Belanja Pemerintah Pusat dalam Rangka Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan RUU APBN TA 2017 alokasi anggaran Kemenhub dipotong Rp. 2,7 Triliun sehingga menjadi Rp. 45,98 Trilliun dari Rp.48,7 Trilliun.

Dengan Rincian alokasi anggaran Pagu Kementeri…

Menhub: Penumpang KM Lambelu yang Kandas Harus Dilayani Sampai Tujuan

Image
Jakarta, INSA - Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi memerintahkan Direktur Jenderal Perhubungan Laut dan Direktur Utama PT Pelayaran Indonesia (Pelni) untuk melayani penumpang KM Lambelu yang kandas dengan sebaik-baiknya serta menugaskan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) untuk melakukan investigasi. Menhub juga menyatakan kejadian kandasnya KM Lambelu agar tidak terulang lagi di masa mendatang.

Menindaklanjuti arahan Menhub, Ketua KNKT telah menerjunkan tim untuk melakukan investigasi terkait kandasnya KM Lambelu dengan anggota Kunto Prayogo, Capt Rudi Yulianto, dan James Tambunan.

Berdasarkan keterangan resmi dari Kementerian Perhubungan, KM Lambelu bertolak dari pelabuhan Tarakan dengan membawa 649 penumpang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 199 penumpang tujuan Nunukan telah dievakuasi dengan LCT. Bison 1 dan kemudian diangkut dengan Kapal Ferry KMP. Manta menuju Nunukan. Posisi 199 penumpang saat ini sudah tiba di Nunukan. Dilaporkan pula bahwa terdapat 70 penumpang y…

Kemenhub Komitmen Berantas Pungli

Image
Jakarta, INSA - Pungli telah menjadi permasalahan yang krusial di tengah-tengah upaya Pemerintah untuk mewujudkan Good Governance yang juga menjadi sorotan Presiden RI, Joko Widodo beberapa waktu lalu. Begitu besarnya pengaruh pungli terhadap perkembangan pembangunan dan investasi serta pelayanan kepada masyarakat menyebabkan Pemerintah bergerak cepat, yaitu Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) yang bertindak sebagai payung hukum pembentukan Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) yaitu Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

Presiden Joko Widodo telah mengingatkan jajarannya agar gerakan sapu bersih pungli dilakukan mulai dari institusi dan lembaganya sendiri dahulu.

Perpres Nomor 87 Tahun 2016 dimaksud mengatur pembentukan Tim Saber Pungli dalam upaya pemberantasan pungutan liar di Indonesia. Tim Saber Pungli sendiri dalam operasinya dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Po…

Kemenhub Ubah Rute Tol Laut Trayek T4 dan T6

Image
Jakarta, INSA - Guna lebih mengefektifkan pelaksanaan program tol laut, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mengubah dua trayek pelayaran tol laut yaitu trayek T-4 dan trayek T-6. Perubahan trayek pelayaran tol laut ini tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor. AL.108/4/16/DJPL-2016 tanggal 28 September 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor. 108/7/8/DJPL-15 tentang Jaringan Trayek Pelayaran Tol Laut Tahun 2016 dan Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaannya.

Berdasarkan Keputusan Dirjen Hubla tersebut, jaringan pelayaran tol laut trayek T-4 yang semula melayani pelayaran dari Pelabuhan Tanjung Priok-Makassar-Manokwari-Wasior-Nabire-Serui-Biak (PP), diubah menjadi Makassar-Manokwari-Wasior-Nabire-Serui-Biak (PP). Sedangkan pada trayek T-6 yang semula melayani trayek pelayaran dari Pelabuhan Tanjung Priok-Tarempa-Natuna (PP) diubah menjadi Pontianak-Natuna-Tarempa (PP).

Menurut Direktur Jenderal Perhubungan Laut, A. Tonny Bud…

Jokowi Lantik Ignasius Jonan Sebagai Menteri ESDM

Image
Jakarta, INSA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Ignasius Jonan sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Arcandra Tahar sebagai Wakil Menteri ESDM. Pelantikan tersebut berlangsung di Istana Negara, Jumat (14/10/2016), pada pukul 13.30 WIB.

"Saya telah melantik Pak Jonan dan Pak Arcandra. Saya yakin figur-figur ini merupakan orang-orang profesional yang berani melakukan reformasi di ESDM," ujar Jokowi usai melantik Ignasius Jonan dan Archandra Tahar di Istana Negara.

Jokowi mengatakan, ditempatkannya Arcandra sebagai Wakil Menteri ESDM merupakan strategi manajemen dalam rangka meningkatkan kinerja Kementerian ESDM. "Ini isu manajemen jangan ditarik ke isu-isu politik. Saya yakin beliau-beliau memiliki kompetensi dan menjadi team work yang baik," katanya.

Sebelumnya, Jokowi mengangkat Arcandra sebagai Menteri ESDM menggantikan Sudirman Said pada 27 Juli lalu. Namun, Arcandra hanya menjabat selama 2 pekan. Jokowi memberhentikan Arcandra karena di…

Kemenhub Berlakukan QR Code Pada Hasil Layanan SIMLALA

Image
Jakarta, INSA - Guna meningkatkan pelayanan publik di sektor angkutan laut, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan mengeluarkan Surat Edaran Nomor: PR.101/146/13/DA-2016 tentang Pemberlakuan Quick Response Code (QR Code) Pada Hasil Layanan Publik Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut melalui Aplikasi SIMLALA. 

Ada beberapa hal yang disampaikan dalam surat edaran tersebut. Pertama, persetujuan atas permohonan layanan publik bidang lalu lintas dan angkutan laut yang diberikan melalui aplikasi SIMLALA tidak lagi menggunakan tanda tangan dan stempel Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Kedua, keabsahan atas persetujuan sebagaimana dimaksud pada point pertama diberikan melalui Quick Response Code (QR Code). Ketiga, terkait dengan pemberlakuan QR Code tersebut, maka proses pencetakan hasil layanan aplikasi SIMLALA dapat dilakukan di kantor masing-masing pengguna jasa.





OTT di Kemenhub

Image
Jakarta, INSA - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan ada Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kementerian Perhubungan. Penangkapan ini berkaitan dengan pungli perizinan.

"Satu bulan menjabat sebagai Menhub, saya mendapatkan berbagai laporan indikasi pungli di internal kementerian khususnya di bidang pelayanan perijinan," kata Menhub Budi dalam keterangan resminya di Jakarta.

Menhub Budi mengatakan, sejak dilantik dan mulai menjalankan tugas sebagai Menhub, dirinya sudah menegaskan kepada jajaran untuk memberikan pelayanan terbaik kepada semua stakeholder dan tidak melakukan praktek pungli.

Diakui Menhub Budi, bahwa dirinya sudah menemukan fakta-fakta awal dan kemudian disampaikan ke pihak kepolisian untuk melakukan investigasi hingga diperoleh bukti kuat dan terjadi operasi tangkap tangan di unit perizinan. Karena ini sudah menyangkut ranah hukum pidana maka pihak berwajib dalam hal ini kepolisian langsung berkoordinasi aktif.

"Saya memberikan apresiasi kepada jajara…

DPC INSA Dumai - Pemkot Dumai Gelar Seminar Kemaritiman Nasional

Image
Jakarta, INSA - DPC INSA Dumai bekerjasama dengan Pemerintah Kota Dumai menggelar Seminar Nasional Kemaritiman yang bertemakan "Kota Dumai Dalam Lintasan Poros Maritim Indonesia"

Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto dan Dewan Penasehat INSA Soenarto turut hadir dalam seminar tersebut yang dilaksanakan pada Senin, 10 Oktober 2016, di Hotel Grand Zuri, Dumai.

Kehadiran Ketua Umum INSA dan Dewan Penasehat merupakan bentuk dukungan DPP INSA kepada Pemerintah Kota Dumai untuk membangun dan mengembangkan industri maritim di Kota Dumai sebagai bagian dari pembangunan poros maritim Indonesia.









Syahbandar Utama Tanjung Priok Berikan Inovasi ke Sistem Online

Image

Kemenhub Terbitkan PM No.116 Tahun 2016 Percepat Dwelling Time di 4 Pelabuhan Utama

Image
Jakarta, INSA - Kementerian Perhubungan menerbitkan Peraturan Menteri (PM) Nomor 116 Tahun 2016 tentang pemindahan barang yang melewati batas waktu penumpukan (long stay) dan berlaku pada empat pelabuhan utama, yaitu Pelabuhan Tanjung Priok - Jakarta, Tanjung Perak - Surabaya, Belawan - Medan, dan Pelabuhan Makassar.

PM Nomor 116 tahun 2016 ini berlaku pada empat pelabuhan utama dengan menetapkan masa inap barang di pelabuhan maksimal tiga hari. Sedangkan peraturan sebelumnya atau PM Nomor 117 Tahun 2015, hanya berlaku khusus di Pelabuhan Tanjung Priok.

Regulasi yang bertujuan menekan masa inap barang atau dwelling time di empat pelabuhan utama tersebut telah ditandatangani Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada 21 September 2016, juga telah didaftarkan dan diundangkan oleh Kemenkumham pada 22 September 2016. Dengan demikian, maka seluruh akifitas barang di pelabuhan utama itu wajib menggunakan PM Nomor 116 Tahun 2016.

Belum banyak yang mengetahui soal adanya peraturan pengganti …

2-3 Tahun Kedepan, Industri Pelayaran Nasional Diprediksi Belum Berkilau

Image
Jakarta, INSA - Dalam dua tahun terakhir ini industri pelayaran nasional menghadapi tantangan yang sangat berat akibat krisis ekonomi global dan turunnya harga minyak dunia. Kondisi ini diprediksi akan terus berlanjut dalam dua hingga tiga tahun kedepan.

Presiden Direktur PT Humpuss Intermoda Transportasi, Tbk (HITS) Theo Lekatompessy memproyeksikan industri pelayaran nasional dalam beberapa tahun kedepan belum mampu menunjukkan kilaunya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang diantaranya adalah adanya pergeseran kultur dan teknologi, dimana pemilik barang menginginkan barangnya tiba di pasar dengan waktu yang singkat. Artinya, pemilik barang akan memilih menggunakan pesawat ketimbang menggunakan kapal laut untuk mendistribusikan produknya.

"Kedepannya, 2 – 3 tahun tidak terlalu berkilau, hanya sektor tertentu saja. Bisa saja kapal Ro-Ro yang berkilau karena melayani antar pulau," ujar Theo.

Faktor lainnya adalah peraturan-peraturan atau kebijakan pemerintah yang ku…